Menkominfo Starlink – Beberapa pelaku usaha internet di Indonesia tampaknya benar-benar ketar-ketir dengan kehadiran Starlink. Masalah yang entah bagaimana semakin panas ini, membuat DPR sudutkan provider internet milik Elon Musk tersebut, untuk kemudian ditanggapi oleh Menkominfo. Kira-kira, gimana ya tanggapannya?
DPR Sudutkan Starlink karena Diperlakukan Berbeda?
Setelah sebelumnya salah satu anggota DPR beranggapan bahwa kehadiran provider internet milik Elon Musk di Indonesia berpotensi membuat Telkom bangkrut, kini DPR sudutkan Starlink dan menilai bahwa provider internet milik Elon Musk tersebut seolah mendapat perlakuan khusus untuk beroperasi di tanah air.
Tak butuh waktu lama, pada 10 Juni 2024 langsung diadakan rapat kerja oleh Komisi I DPR dengan Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam raker tersebut, terlihat beberapa anggota DPR sudutkan Starlink dengan membahas sejumlah pro dan kontra, terkait kelangsungan bisnis layanan internet fiber optik alias kabel di Indonesia semenjak kedatangan provider internet tersebut.
“Pada 19 Mei ketika Elon Musk datang ke Indonesia untuk peluncuran Starlink, hal ini menjadi pro dan kontra. Sikap Kominfo untuk ini bagaimana? Apakah sudah dipelajari baik yang pro atau yang kontra? Karena ini juga bisa merugikan industri telekomunikasi nasional. Kenapa tidak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) saja beroperasinya?”
Nurul Arifin
“Orang menganggap Starlink itu seperti disiapkan karpet merah. Tentu kita tidak tutup mata soal perkembangan teknologi. Tapi, kalau terlalu dimanja tentu bisa mengancam perusahaan lokal. Dengan internet langsung ke satelit, sementara perusahaan lokal gunakan BTS, maka persaingan bisa terkalahkan. Harus ada fairness, termasuk sektor pajak.”
Jazuli Juwaini
Rizka Aulia Rahman Natakusumah, yang juga merupakan Anggota Komisi I DPR dari salah satu partai pun menambahkan, “Kita welcome kalau ada investasi yang masuk ke negara kita untuk memberikan akses internet yang cepat dan terjangkau, tentu dengan prinsip keadilan yang ditegakkan.”
Ini Tanggapan Menkominfo
Dengan banyaknya anggota DPR sudutkan Starlink dalam raker tersebut, Menkominfo, Budi Arie Setiadi menanggapi bahwa pihaknya takkan menganakemaskan provider layanan internet berbasis satelit tersebut.
Beliau mengungkapkan bahwa Kominfo tunduk pada hubungan usaha yang sehat dan adil antara setiap penyelenggara provider, sehingga pemerintah tak menjadikan Starlink sebagai anak emas, dan akan memberikan perlakuan yang setara pada semua penyelenggara internet service provider. “Jadi, equal playing field kita ciptakan,” lanjut beliau.
Selain itu, Kominfo juga menegaskan dua syarat utama bagi layanan internet berbasis satelit tersebut, yakni Network Operation Center (NOC) dan Customer Service (CS) dengan kantor di Indonesia. “Harus di Indonesia, karena kalau enggak, ada penipuan dan pelanggan Indonesia diakui negara lain,” pungkasnya.
Tak hanya itu, Menkominfo membuka peluang tak bakal mempertahankan Starlink bila tak sejalan dengan peraturan. “Ini kan izinnya baru April. Jadi, nanti kita terus monitoring dan kita evaluasi, karena izinnya tahunan. Kalau tahun depan Starlink gak comply dengan kebijakan kita, ya wassalamualaikum, good bye,” tutup Menkominfo.
Baca juga informasi menarik Gamebrott lainnya terkait Tech atau artikel lainnya dari Bima. For further information and other inquiries, you can contact us via author@gamebrott.com.
