Konflik peperangan antar Ukraina dan Rusia hingga kini memang masih terus berlanjut. Dampaknya, banyak pihak yang menolak keras aksi konflik yang tengah berlangsung. Aksi penolakan tersebut juga datang dari sejumlah developer dengan memblokir akses software miliknya di negara tersebut. Meskipun pemblokiran bertujuan untuk meredakan konflik, namun hal itu juga cukup berdampak pada perekonomian negara dengan dibatasinya akses ke berbagai software, yang pastinya juga tak lepas juga dari video game.
Demi mengatasinya, pihak Rusia pun saat ini dilaporkan sedang mempertimbangkan solusi yang cukup kontroversial. Dimana mereka berencana untuk melegalisasi penggunaan software tanpa hak cipta atau dengan kata lain, software maupun game bajakan. Melalui situs TorrentFreak, Menteri Ekonomi Rusia telah mengajukan proposal “Priority Action Plan for Ensuring the Development of the Russian Economy in the Conditions of External Sanctions Pressure” yang berisi rencana untuk mengatasi pengaruh kondisi ekonomi dari tekanan eksternal.
Menteri Ekonomi Rusia Ajukan Proposal untuk Legalisasi Software Bajakan
Proposal tersebut dikatakan menyinggung regulasi baru mengenai hak cipta sebuah perangkat. Yaitu dengan dihapusnya hukuman atas penggunaan software tanpa lisensi dari pemegang hak cipta yang telah menutup aksesnya di Rusia. Dalam kata lain, mereka mengizinkan untuk menggunakan software bajakan, namun hanya dikhususkan untuk software yang telah terblokir aksesnya di sana.
Regulasi ini tentunya bertujuan untuk menjaga kestabilan perusahaan bisnis di Russia yang sangat bergantung pada software-software yang saat ini telah diblokir. Namun, hal tersebut secara otomatis juga mencakup penggunaan game bajakan. Meskipun begitu, hal ini sepertinya juga belum dapat mengatasi masalah sepenuhnya, karena banyak juga software yang membutuhkan verifikasi online yang tentunya membutuhkan akses ke server resmi.
Sony, Micorsoft dan Nintendo Blokir Akses Produknya di Rusia
Saat ini, sudah banyak developer yang memblokir layanan softwarenya di Rusia. Beberapa diantaranya seperti Microsoft, Apple, Sony, Adobe dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, namun pemblokiran juga datang dari berbagai developer game seperti CD Projekt Red, Nintendo, Sony, Activision Blizzard dan berbagai perusahaan gaming lainnya.
Untuk saat ini, proposal memang belum diresmikan. Namun, mengingat konflik yang belum mereda, sepertinya sudah tak heran apabila regulasi ini benar-benar akan terealisasikan di masa mendatang.
Baca juga artikel-artikel serta berita terkini lainnya dari Lauda Ifram. For further information and other inquiries, you can contact us via [email protected]
