Microtransaction memang menjadi perbincangan yang selalu dapat menimbulkan kontroversi, dimana banyak dari gamer yang tidak setuju akan eksistensinya, namun tidak sedikit juga developer yang kukuh tetap menghadirkannya demi mendapatkan keuntungan tambahan selain dari game utamanya.
Praktik microtransactions memang agaknya sah-sah saja jika diberlakukan untuk sekedar kosmetik, ataupun game-game free-to-play seperti pasar game mobile misalnya. Namun tak jarang juga banyak developer nakal yang memonetisasi progress permainan (pay-to-win) yang cenderung dapat memicu adiksi.
Dilansir dari PC Gamer, Josh Hawley selaku Senator dari Negeri Paman Sam baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya ingin mengenalkan undang-undang yang akan membatasi praktik microtransactions pada video game yang cenderung ditargetkan untuk anak dibawah umur.
Saat sebuah game didesain untuk anak-anak, developer seharusnya tidak boleh memonetisasi adiksi. Dan saat anak-anak memainkan game yang didesain untuk dewasa, mereka seharusnya dihalangi dari microtransaction tersebut (red). Developer game yang secara sengaja mengeksploitasi anak-anak tersebut harus mendapatkan sanksi hukum.
—Josh Hawley, Senator AS
Bertajuk The Protecting Children from Abusive Games Act, Hawley akan melarang mircotransaction berupa lootbox maupun sistem manipulasi pay-to-win yang cenderung dapat mendorong pemainnya untuk menghabiskan uang demi mendapatkan keuntungan kompetitif dalam game multiplayer online.
Hawley memberikan contoh game yang sangat populer pada kalangan anak-anak dan dinilai menjadi salah satu game yang sangat kental akan praktik microtransactionnya, Candy Crush. Dimana pemain dapat menghabiskan uang hingga 2 juta rupiah untuk mendapatkan virtual currency berupa gold bar, 24 jam unlimited lives serta temporary boster.
Lebih lanjut, Hawley juga menjelaskan bahwa larangan ini tidak terbatas untuk game-game yang memang ditargetkan untuk anak-anak saja. Game-game populer lainnya yang juga memperbolehkan anak-anak dibawah umur untuk mengakses microtransactionnya, juga akan mendapatkan regulasi dari pihak terkait.
Tentu ini bukan pertama kalinya muncul aksi dari pemerintah langsung terkait maraknya praktik terkat microtransaction. Sebelumnya pemerintah Belgium juga secara tegas melarang praktik lootbox, bahkan sempat membuat EA diperiksa Divisi Kriminal EA karena tetap kukuh menghadirkan praktik tersebut pada gam FIFA 2018 mereka.
Hal ini tentu secara tidak langsung memberikan angin segar bagi industri video game terutama untuk gamer. Kedepannya, praktik microtransaction nampaknya akan terus diperketat agar developer game tidak merugikan para pemainnya, dan tentunya anak-anak dibawah umur akan terhindar dari perilaku impulsif dalam membelanjakan uang jajannya dalam video game.
Baca juga informasi menarik lainnya terkait Microtransactions atau artikel keren lainnya dari Andy Julianto.
