Pembatasan Game Online Komdigi – Dalam beberapa hari terakhir, Gamer di Indonesia sedang ramai membahas tentang rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembatasan terhadap game online di Indonesia. Rencana tersebut dilakukan pasca kejadian ledakan di sekolah SMAN 72.
Dan baru-baru ini, pihak Komdigi memberikan respon mereka terhadap wacana dari Presiden terkait pembatasan game online di Indonesia. Seperti apa respon dari Komdigi?
Komdigi Menunggu Arahan dari Presiden Prabowo Terkait Rencana Pembatasan Game Online di Indonesia
Berdasarkan informasi dari IDXChannel, Raden Wijaya Kusumawardhana selaku Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi memberikan pernyataan terkait rencana Presiden Prabowo terhadap pembatasan game online di Indonesia.
Raden Wijaya Kusumawardhana menjelaskan bahwa rencana tersebut baru saja diketahui oleh pihak Komdigi dan mereka sendiri hanya perlu menunggu arahan selanjutnya dari Presiden Prabowo.
Dia juga mengatakan bahwa setiap kebijakan dari Presiden akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dari masing-masing unit kerja di Komdigi. Sementara itu untuk urusan penanganan game daring, menurutnya itu menjadi kewenangan untuk tim Direktorat Jenderal Ekosisem Digital.
Evaluasi Konten Game Online di Indonesia
Raden Wijaya Kusumawardhana juga menjelaskan pihak Komdigi saat ini sedang mengkaji ulang terhadap regulasi yang berkaitan dengan sistem elektronik dan perlindungan anak, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 yang membahas tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Menurutnya, PP tersebut sudah memuat aturan terhadap pembatasan konten yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak. Dia juga menegaskan bahwa konten kekerasan termasuk yang muncul dalam game daring dikategorikan sebagai konten negatif.
Raden Wijaya Kusumawardhana menambahkan pihak Komdigi akan meminta para penyelenggara platform digital untuk lebih ketat dalam memantau dan juga menyeleksi konten-konten yang mengandung unsur kekerasan. Meskipun begitu, menurutnya pembatasan konten di media digital tetap akan mengacu pada regulasi yang berlaku dan berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian negara.
Menurut Raden, tim Komdigi juga harus menunggu dulu hasil dari aparat penegak hukum terkait kasus kejadian yang terjadi di SMAN 72 selesai diumumkan. Itu karena Komdigi tidak mungkin bertindak sendiri tanpa menunggu hasil akhir penyelidikan kasus tersebut.
Itulah informasi mengenai pihak Komdigi menunggu arahan dari Presiden Prabowo terkait rencana pembatasan game online di Indonesia. Bagaimana menurut kalian dengan informasi ini?
Baca juga informasi menarik Gamebrott lainnya terkait Game Online, Komdigi atau artikel lainnya dari Muhammad Faisal. For further information and other inquiries, you can contact us via author@gamebrott.com.
